Paket Kebijakan Ekonomi

JILID 1

Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman Paket Kebijakan Tahap I September 2015 itu menyampaikan sedikit lebih rinci mengenai Paket Kebijakan dimaksud, antara lain:

1. Penguatan pembiayan ekspor melalui National Interest Account. “Regulasinya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepala Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional,

deregulasinya penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor,” kata Darmin.

Komite ini yang anggotanya berasal dari beberapa kementerian/lembaga, menurut Menko Perekonomian, akan bertugas memastikan pelaksanaan National Interest Account berjalan efektif. Proyek yang terpilih harus memenuhi kriteria, ada 6246 kriteria.

2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.

3. Kebijakan pengembangan kawasan industri.” Ini menyangkut peraturan Menteri Perindustrian,” jelas Darmin.

4. Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi.

Menurut Menko Perekonomian, deregulasi ini menyangkut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Adapun manfaat yang diberikan misalnya, koperasi tidak lagi jadi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah.

“Meningkatnya kemampuan permodalan dan keuangan koperasi untuk mengembangkan usahanya sebagai sumber pembiayaan masyarakat, menjadi trading house dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah, untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat industri dan ekspor, termasuk menciptakan produk-produk ekspor  ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global,” terang Darmin.

5. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.

7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang digunakan oleh nelayan. Manfaat yang bisa diperoleh, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter dengan biaya bahan bakar Rp6.900/liter, akan hemat sebesar Rp144.900.

“Artinya dengan modal solar Rp62.100, nelayan mendapatkan 10 kg ikan dengan asumsi seharga Rp20.000/kg, maka nelayan memperoleh keuntungan tambahan dibanding sebelumnya sebesar Rp137.900. Kebijakan ini tetu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional, sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan,” terang Darmin.

8. Stabilitas harga komiditi pangan, khususnya daging sapi. Menurut Darmin, ini adalah memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi, sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi harga yang lebih kompetitif. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi.

9. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. “ tadi yang dijelaskan oleh Presiden sebagai percepatan pencairan Dana Desa, serta mengarahkan penggunaan dari Dana Desa,” kata Darmin.

Deregulasi ini, kata Menko Perekonomian,  adanya surat yang sifatnya khusus untuk Dana Desa. Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Mendagri; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan yang membuat aturan dan penyederhanaan, sehingga dengan melihat template bisa diganti langsung, juga tidak perlu ada RPJMDes (tinggal lihat template-nya, dicoret-coret dan disesuaikan).

10. Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.

JILID 2

Inilah isi lengkap kebijakan ekonomi tahap II Presiden Jokowi:

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam
Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat
Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi‎, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memutuskan pengesahannya maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya

4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM. "Kita ingin dengan PP ini, daya saing kita untuk pusat logistik berikat bisa diperkuat dan makin banyak pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia," kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan.

5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito
Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung 0 persen.

6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan
Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin . Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JILID 3

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada dua pokok utama dalam kebijakan ini yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Berikut isi paket kebijakan ekonomi paket tiga.

A. Kebijakan penurunan harga BBM, gas dan listrik:
Harga BBM
-Harga avtur internasional turun 5,3 persen atau sekitar 10 sen per dolar dan harga avtur domestik turun 1,4 persen.
-LPG 12 kilogram turun dari Rp 141.000 menjadi Rp 134.300 atau turun 4,72 persen. Mulai berlaku 16 September 2015.
- Harga pertamax turun Rp 9.250 menjadi Rp 9.000. Mulai berlaku 1 Oktober 2015.
- Harga pertralite turun Rp 8.400 menjadi RP 8.300. Mulai belaku sejak 1 Oktober 2015.
-Harga BBM jenis solar turun Rp 200 per liter. Penurunan juga berlaku untuk jenis solar subsidi dan nonsubsidi. Mula berlaku 3 hari lagi, Sabtu 10 Oktober 2015.

Harga Gas
-Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak US$ 6 hingga 8 MMBTU mendapat pengurangan harga 0 hingga 1 US$ per MMBTU. Sedangkan untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak di atas US$ 8 per MMBTU, harga gas turun US$ 1 hingga US$ 2 per MMBTU. Hal ini untuk program hilirisasi dan mendukung industri padat karya seperti industri pupuk dan petrokimia.
-Penurunan harga gas untuk industri tersebut mulai efektif berlaku 1 Januari 2016.

Harga Listrik
-Penurunan tarif listrik dilakukan secara adjustment yang ditentukan oleh harga ICP, kurs, dan inflasi. Setiap penurunan ICP US$ 10 per barel, maka harga listrik dapat turun 5 persen; rupiah menguat Rp1.000 per dolar dapat menurunkan listrik 2,32 persen serta inflasi membaik 1 persen akan menurunkan listrik 0,189 persen.
-Tarif listrik untuk pelanggan industri jenis tiga dan empat turun sebesar Rp 12 hingga Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjusment)
-Diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam pukul 23.00 hingga 08.00 pagi hari, yaitu pada saat beban sistem ketenagakistrikan rendah. Diskon 30 persen dari tarif normal ini diharapkan dapat mulai pekan ini. Hal ini untuk mendorong industri berbasis mekanik untuk menaikkan kemampuan produksi di malam hari
-Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40 persen dari tagihan 6 atau 10 bulan pertama dan melunasinya secara dicicil hingga 12 bulan, Ini untuk membantu industri-industri rawan PHK dan mengalami kesulitan cashflow sehingga pembiayaan listriknya terus bengkak.

B. Perluasan wirausahawan penerima KUR.
Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Pada paket ketiga, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Contohnya, istri pegawai yang membuka salon atau warung kopi dapat mendapat KUR karena dikategorikan sektor produktif.

C. Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan revisi peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria. Isinya itu menyangkut pemberian hak atas tanah, khususnya hak guna usaha (HGU). Selain pemberian hak, perpanjangan hak dan pembaharuan hak juga akan disederhanakan menjadi waktu pelayanannya lebih pendek.

Pemohon mendapat informasi tentang ketersediaan lahan dalam 3 jam dari semula, 7 jam.

Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan dan dikeluarkan suratnya dalam waktu 3 jam.

Kelengkapan perizin prinsip memerlukan proposal, pendirian perusahaan, alas hak tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulai kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul smapai dengan sebelum diterbitkan keputusan tentang hak penggunaan lahan.

Jangka waktu pengurusan yang mewajibkan persyaratan lengkap:
-izin HGU dari 30 hingga 90 hari itu menjadi 20 hari kerja untuk lahan sampai 200 hektar. Sedangkan untuk lahan di atas 200 hektar, hanya 45 hari kerja.
-Adapun perpanjangan atau pembaharuan izin HGU yang semula 20 hingga 50 hari, diperpendek jadi 7 hari kerja untuk lahan 200 hektar. Untuk lahan di atas 200 hektar cukup 14 hari kerja.
-Permohonan HGB atau hak pakai dari 20 -50 hari kerja menjadi 20 hari kerja untuk tanah 15 hektar. Sedangkan di atas 15 hektar hanya 30 hari kerja.
-Perpanjangan atau pembaharuan HGB atau Hak Pakai dari 20 - 50 hari kerja menjadi 5 hari untuk lahan sampai 15 hektar. Adapaun di atas lahan 15 hektar, hanya 7 hari kerja.
-Hak atas tanah dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja.
-Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja.

Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkuan tak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

D. Dukungan Paket Ketiga dari Sektor Keuangan

Paket kebijakan ekonomi tahap ketiga didukung Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan enam peraturan kemudahan bagi industri keuangan.

1.Memberikan kemudahan atau relaksasi persyaratan bagi kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank.
2.Meluncurkan skema asuransi pertanian, khususnya komoditas padi. Program ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN serta konsorsium perusahaan asuransi.
3.Revitalisasi industri modal ventura. Industri modal ventura justru kerapkali kesulitan untuk mendapat perbankan karena minimnya akses.
4. Membentuk konsorsium untuk pembiayaan industri berorientasi ekspor bagi ekonomi kreatif, UMKM serta koperasi.
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor.
6. Penegasan terkait impelementasi one project konsep dalam penetapan kualitas kredit.

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid empat pada Kamis, 15 Oktober 2015. Fokus utama dalam paket kebijakan kali ini adalah kesejahteraan pekerja dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, pemerintah akan mengimplementasikan formula baru dalam menghitung besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).

JILID 4

"Negara hadir untuk memastikan buruh jangan sampai terjatuh dalam upah murah, tapi pengusaha juga memiliki kepastian," kata Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan persnya.

Sedangkan untuk mengembangkan sektor UMKM, pemerintahkan kembali mengemukakan rencana untuk merelaksasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan kredit modal kerja untuk UMKM produsen barang ekspor.

Berikut ini sejumlah poin dalam paket kebijakan ekonomi keempat sebagaimana disampaikan oleh Darmin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution:

1. Upah buruh dipastikan naik setiap tahun.

2. Negara hadir untuk membantu buruh mengurangi beban biaya hidupnya dengan jaring pengaman yang di antaranya berbentuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

3. Formula UMP: Upah minimum tahun ini ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (dalam persentase). Formula ini tak berlaku di delapan provinsi yang upah minimumnya saat ini masih ada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Untuk delapan provinsi ini, akan diberikan masa transisi selama empat tahun. Selama empat tahun tersebut, besaran upah minimum di sana akan memperoleh kenaikan tambahan untuk mengompensasi marginnya dengan nilai KHL

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri:

1. Evaluasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal ini karena berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi setiap lima tahun.

2. Ke depan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk menetapkan struktur dan skala upah. Artinya pengupahan harus mempertimbangkan di antaranya masa kerja, kompetensi, pendidikan, prestasi dan kinerja. Ini akan diatur dalam regulasi tersendiri.

JILID 5

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid lima pada hari ini, Kamis, 22 Oktober. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo juga turut hadir dan menyampaikan sejumlah hal.

Berikut poin-poin paket kebijakan ekonomi kali ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro serta tanggapan dari pihak BI.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

Revaluasi aset diperlukan oleh banyak perusahaan kita. Tapi banyak yang tidak melakukan karena harus membayar pajak. Dalam paket kelima ini, diberikan insentif pajak untuk mereka yang melakukan revaluasi aset. Bisa sebagian bisa keseluruhan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

1. Akan ada pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) revaluasi baik untuk badan usaha maupun individu yang melakukan pembukuan.

Jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, besaran tarif khusus revaluasi akan menjadi 3 persen dari sebelumnya 10 persen. Apabila diserahkan pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan bila semester dua 2016, menjadi 6 persen.

2. Instrumen investasi Real Estate Investment Trust (REIT) akan bebas dari pajak berganda.

Gubernur BI Agus Martowardoyo

1. Langkah konkret pemerintah telah menimbulkan dampak positif terhadap fundamental ekonomi, salah satunya terlihat dari angka inflasi.Bank Indonesia (BI) meyakini tahun ini akan ada di bawah 4 persen.

2. Defisit transaksi berjalan akan membaik dari -27 miliar dolar AS menjadi -18 miliar dolar AS.

3. Semester dua pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Di 2015 secara total pertumbuhan ekonomi diperkirakan ada di 4,7 persen hingga 5,1 persen. Sedangkan untuk kuartal ketiga sendiri sebesar 4,85 persen.

Angka 4,85 menjadi titik balik karena di saat dunia memperhatikan perekonomian negara berkembang yang sedang melambat, pertumbuhan kita meningkat dari sebelumnya.

JILID 6

Pada Kamis, 5 November 2015, Pemerintah kembali menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-6 terdiri dari tiga paket kebijakan, yakni (i) upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran  dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (ii) penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, (iii) simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Paket yang pertama mengenai upaya untuk menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan KEK. Secara sederhananya, melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah yang  ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang tujuan utamanya adalah mengolah sumber daya yang ada di wilayah itu dan sekitarnya.

Walaupun ada kegiatan yang bukan termasuk sumber daya utama yang ada di daerah itu tetap diberikan perhatian walaupun fasilitasnya lebih rendah. “Nah, ada sekarang ini 8 kawasan ekonomi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah menjadi wilayah khusus yang akan dikembangkan,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden.

Kedelapan kawasan itu adalah Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur). “Pada saat ini baru dua KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada awal tahun 2015 dan selebihnya sedang dalam tahap pembangunan,” kata Darmin.

Tapi, ucap Darmin, fasilitas yang diberikan baru tuntas pembahasannya sekarang ini, sedangkan draft Peraturan Pemerintah baru saja diparaf olehnya, dan saat ini telah dikirim ke Sekretariat Kabinet. “Mudah-mudahan akan segera diproses lebih lanjut,” kata Darmin.

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian dan juga daya tarik bagi penanaman modal sehingga menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing. “Fasilitasnya ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dengan sejumlah insentif dan bertujuan untuk mendorong pengembangan dan pendalaman kluster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di sekitar KEK,” ucap Darmin.

Mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik, yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PP ini akan efektif apabila Pemda setempat berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan.

Pokok-pokok fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi:

Pajak Penghasilan (PPh)

– Kegiatan Utama (Tax Holiday) meliputi pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1 triliun; pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar.

– Kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance) meliputi pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun; penyusutan yang dipercepat.

– PPh atas deviden sebesar 10%

– Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

PPN dan PPnBM

– Impor: tidak dipungut

– Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut

– Pengeluaran dari KEK ke  TLDDP  tidak dipungut

– Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut

– Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut

Kepabeanan

– Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)

Pemilikan Properti Bagi Orang Asing

– Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun).

– Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin

– Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)

Kegiatan Utama Pariwisata

– Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100%

– Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100%

Ketenagakerjaan

– Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus

– Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan

– Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK

– Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK

Keimigrasian

– Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari

– Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun

– Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK

– Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

Pertanahan

– Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.

– Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan

Perizinan

– Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK

– Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)

– Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)

– Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.

PENYEDIAAN AIR

Kebijakan dalam penyediaan air berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.85/PUU-XI/2013 yang memutuskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan undang-undang tersebut, maka diberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Terdapat 6 prinsip batasan MK, yaitu setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak; prioritas utama pengusahaan air diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai dari negara; apabila semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Di pihak lain, kata Darmin, Pemerintah sudah memberikan sejumlah izin kepada dunia usaha untuk mengolah dan menggunakan air. “Ada yg berupa air bersih, tapi ada juga untuk minuman lain,” kata Darmin.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia, maka pemerintah menyusun RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (RPP Pengusahaan SDA) dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP SPAM).

Melalui kedua RPP tersebut, pemerintah tetap menghormati kontrak kerjasama pengelolaan sumber daya air hingga berakhirnya perjanjian kerjasama. Namun pemerintah akan meningkatkan pengendalian pelaksanaan kerjasama tersebut melalui penguatan tata kelola perijinan penggunaan air sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Selain itu, perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air melalui PP SDA diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air, pemenuhan kebutuhan para pengguna sumber daya air dan perlindungan terhadap sumber daya air.

Perizinan dalam penyelenggaraan SPAM melalui PP SPAM diselenggerakan dengan tujuan tersedianya pelayanan air untuk memenuhi hak rayat; terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

SIMPLIFIKASI PERIZINAN BPOM

Selama ini BPOM sudah melakukan sejumlah penyederhanaan khususnya di bidang impor obat atau bahan baku obat, dan juga makanan. Pada paket deregulasi pertama menyebutkan adanya penyederhanaan. “Seperti apa penyederhanaannya itu? Semakin banyak yang dilakukan online,” ujar Darmin.

Meski belum semuanya dilakukan secara online karena sebagian masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga masih harus mengurus sedikit di sana-sini. “Melalui paket deregulasi pertama itu, penyederhanaannya berhasil memperpendek upaya pekerjaan untuk mengimpor obat-obatan dan bahan baku obat menjadi 5,7 jam selesai,” ujar Darmin.

Setelah Paket Kebijakan Ekonomi pertama itu dikeluarkan, BPOM melakukan perbaikan dan penyederhanaan sehingga saat ini betul-betul 100 persen tanpa kertas dan dilakukan secara online. “Tidak ada tandatangan lagi, sehingga tidak perlu ketemu Bapak Ibu pejabat untuk melakukan impor bahan baku obat,” ujar Darmin.

Darmin mengingatkan bahwa hingga saat ini hampir seluruh obat, seluruh bahan bakunya merupakan barang impor karena industri bahan baku obat di dalam negeri berlum berkembang. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa,” ujar Darmin.

Setelah dilakukan perbaikan ini, maka proses pengimporan bahan baku obat bisa cepat selesai. “Saya lebih baik mengatakannya kurang dari 1 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat dari itu,” kata Darmin. Turut hadir dalam konferensi pers ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/29/092705027/ini-isi-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-tahap-dua

http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/07/090707407/ini-isi-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-iii

http://www.rappler.com/indonesia/109423-paket-kebijakan-ekonomi-empat

http://www.rappler.com/indonesia/110208-paket-kebijakan-ekonomi-kelima

http://ksp.go.id/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-6/